Jakarta — MataElang24.com, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Cak OFi, menyampaikan teguran terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas laporan kasus keracunan massal yang disebut masih terjadi di sejumlah daerah dan berpotensi memicu keresahan masyarakat.
Dalam keterangannya, Cak OFi menegaskan bahwa langkah evaluasi total serta tindakan tegas terhadap oknum yang diduga lalai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, tanpa respons cepat dan transparan dari pemerintah, trauma masyarakat terhadap program tersebut dapat meluas dan berisiko menimbulkan penolakan sosial yang lebih besar.
“Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo, Yang dikhawatirkan itu, jika tidak ada evaluasi total MBG dan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang menyebabkan keracunan massal dan keracunan massal karena MBG masih terus terjadi, masyarakat yang trauma dan menolak program MBG akan semakin banyak dan bisa berujung pada pembangkangan sosial atau pembangkangan sipil, civil disobedience. Jika pembangkangan sipil ini terjadi secara luas, yang rugi bangsa ini, kita semua. Sudah tidak ada gunanya lagi program MBG ini!” pungkas Cak OFi prihatin.
Ia menambahkan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk oposisi, melainkan sebagai masukan konstruktif agar pemerintah dapat memperkuat pengawasan, standar keamanan, serta mekanisme evaluasi program. Cak OFi juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga stabilitas sosial dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Pengamat kebijakan publik menilai, kritik terbuka dari tokoh masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, selama disampaikan secara faktual dan bertanggung jawab. Mereka menekankan pentingnya klarifikasi resmi dari otoritas terkait guna memastikan informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tanggapan atas teguran tersebut. Namun sejumlah kalangan berharap dialog terbuka dapat segera dilakukan agar polemik tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas.
(AM-02)
