JAKARTA – MataElang24.com, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara (BKN), Cak Ofi, memberikan pernyataan tegas terkait polemik usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menanggapi dinamika tersebut, Cak Ofi menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap berkomitmen menjaga independensi institusi Polri.
Langkah ini menyusul mencuatnya pembahasan mengenai 8 Poin Percepatan Reformasi Polri, di mana salah satu poin krusial menegaskan bahwa kedudukan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjaga Marwah Institusi
Dalam keterangannya, Cak Ofi menilai bahwa usulan menempatkan Polri di bawah kementerian dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan netralitas penegakan hukum.
“Kami dari BKN mendukung penuh ketegasan Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polri adalah garda terdepan keamanan dalam negeri. Mempertahankan posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah harga mati untuk menjaga profesionalitas dan reformasi internal yang sedang berjalan,” ujar Cak Ofi.
Dukungan ini senada dengan aspirasi dari Komisi III DPR RI yang menegaskan bahwa kedudukan Polri tidak berbentuk kementerian, melainkan lembaga tinggi yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Apresiasi Langkah Tegas Kapolri
Cak Ofi juga mengapresiasi integritas Jenderal Listyo Sigit yang lebih memilih menjaga prinsip institusi daripada kompromi politik yang berpotensi melemahkan fungsi Polri. Statemen Kapolri yang menekankan pentingnya independensi dinilai sebagai bentuk loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara.
“Narasi ‘Lebih Baik Mundur Jadi Petani’ yang sempat viral menunjukkan betapa kuatnya prinsip kepemimpinan Bapak Kapolri saat ini dalam mempertahankan marwah Korps Bhayangkara. Kami di BKN akan terus mengawal kebijakan-kebijakan Polri yang pro-rakyat dan berkeadilan,” tambah Cak Ofi.
Harapan untuk Reformasi Polri
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk BKN, diharapkan proses percepatan reformasi Polri dapat berjalan maksimal tanpa adanya intervensi kepentingan sektoral. Hal ini bertujuan agar Polri tetap menjadi institusi yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam melayani masyarakat.
(AM-02)
