Kemiri, Tangerang – MataElang24.com, Suara keluhan warga kembali menggema dari wilayah Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Kali ini, seorang warga menumpahkan kekecewaannya terhadap pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), yang dinilai lamban, tidak komunikatif, dan jauh dari semangat pelayanan publik.
“Saya sangat kesulitan membuat Kartu Keluarga. Setelah menyerahkan dokumen, saya tunggu tanpa ada pemberitahuan kapan jadinya. Sudah sebulan lamanya, dan ternyata masih ada yang kurang juga berkasnya,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, dengan nada kecewa saat ditemui tim MataElang24.
Ia menambahkan, bukan hanya dirinya yang mengalami hal serupa, banyak warga lain juga mengeluhkan hal yang sama. “Fikir saya, kenapa gak dari awal dikasih tahu apa yang kurang? Intinya bukan cuma saya yang kecewa terhadap pelayanan kecamatan Kemiri,” ucapnya.
Warga itu berharap agar para petinggi di Kecamatan Kemiri, terutama Camat, dapat menegur para staf yang lalai dan kurang profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Mohon kepada Pak Camat, kendalikan anak buahnya supaya tertib, ramah, dan tidak sembrono terhadap masyarakat. Yang kalian makan itu uang rakyat juga, jadi tolong kerjasama yang bener. Jangan sakiti hati orang kecil,” tegasnya dengan mata berkaca.
Keluhan tersebut menambah panjang daftar kritik publik terhadap kualitas pelayanan di Kecamatan Kemiri. Dari pengamatan tim media, sejumlah warga juga mengeluhkan lambannya proses administrasi dan minimnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat.
Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan ketidakterapan prinsip “pelayanan prima” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU tersebut secara tegas menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai empati dan profesionalisme.
Jika kelalaian terus dibiarkan tanpa evaluasi dan sanksi, kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan bisa terkikis. Apalagi Kecamatan Kemiri merupakan wilayah strategis dengan potensi masyarakat yang besar, sehingga seharusnya menjadi contoh pelayanan yang humanis, bukan justru meninggalkan kesan buruk di mata rakyatnya sendiri.
Masyarakat berharap, Bupati Tangerang dan Inspektorat Daerah dapat menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan warga, bukan pada kenyamanan birokrasi.
Keluhan warga seperti ini bukan sekadar suara minor, tapi cermin dari realitas pelayanan publik yang perlu pembenahan serius.
Sudah saatnya pemerintah kecamatan berbenah diri, menegakkan disiplin, dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Karena sejatinya, jabatan adalah amanah, bukan keistimewaan.
(AM-02)
