Jakarta – MataElang24.com, Majelis Ulama Nusantara (MUN) menggelar Musyawarah Nasional Ke-1 (Munas Ke-1) Berlokasi di The Tavia Heritage Hotel Jakarta pada Jumat (28/2). Munas ini membahas sejumlah agenda penting, di antaranya penetapan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), garis besar program kerja (GBPK), rekomendasi internal dan eksternal, serta penetapan Dewan Pengurus Pusat (DPP) MUN. Dalam acara tersebut, KH. Ibnu Mulkan terpilih sebagai Ketua Umum, KH. Alwiyan Qosid Syam’un sebagai Sekretaris Jenderal, dan H. Moh. Rofii Mukhlis (Gus Mukhlis) sebagai Bendahara Umum.
Pada kesempatan yang sama, MUN juga mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung program pemerintah DANANTARA (Daya Anagata Nusantara) yang digagas oleh Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menjelaskan, “DANANTARA adalah Daya yang berarti energi atau kekuatan. Anagata berarti masa depan, dan Nusantara adalah tanah air kita.” Menurutnya, DANANTARA adalah kekuatan ekonomi dan dana investasi yang akan menjadi energi dan kekuatan masa depan Indonesia.
Sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI), DANANTARA bertugas untuk mengkonsolidasikan aset-aset pemerintah agar terintegrasi dan efisien dalam kebijakan investasi nasional.
Sekretaris Jenderal MUN, KH. Alwiyan Qosid Syam’un, berharap agar DANANTARA dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. “Kami berharap bahwa DANANTARA tidak hanya berhenti di sini, tetapi lebih jauh lagi, demi kedaulatan dan ketahanan nasional, melakukan upaya nasionalisasi perekonomian, terutama di bidang pangan dan energi, yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 45 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Insya Allah, dengan nasionalisasi tersebut, rakyat bisa sejahtera, ekonomi akan tumbuh merata, dan ketahanan nasional akan stabil serta kuat, dengan syarat dikelola secara profesional dan tanpa praktik KKN,” ujarnya.
Kyai Alwiyan juga menegaskan bahwa jika sektor-sektor vital seperti pangan, energi, dan industri strategis dikuasai swasta dari hulu ke hilir, ketahanan nasional bisa terganggu. Ia menambahkan bahwa ekonomi Indonesia seharusnya disusun berdasarkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat konstitusi. “Namun, kenyataannya ekonomi pasar liberal lebih dominan. Padahal, dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa segala cabang produksi ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh undang-undang yang dikelola oleh BUMN, sejalan dengan Pasal 33 UUD 45,” jelasnya.
Selain itu, Kyai Alwiyan mengingatkan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila, pemahaman keagamaan yang moderat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai kunci ketahanan nasional. Ia juga menekankan pentingnya modernisasi alutsista militer untuk menghadapi tantangan geopolitik. “Ketahanan nasional yang kuat akan membuat kita lebih siap menghadapi ancaman dari luar,” tambahnya.
Turut hadir Sekitar ± 120 Ulama dari Jakarta dan Banten dalam acara Musyawarah Nasional Ke-1 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Nusantara (MUN)
(AM-02)
