Oleh: Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi
Jakarta — MataElang24.com, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena menyangkut hajat hidup jutaan rakyat serta anggaran negara yang sangat besar, evaluasi dan perbaikan merupakan langkah yang wajar dan bahkan diperlukan.
Langkah pemerintah melakukan moratorium pembangunan dapur baru serta penataan ulang pelaksanaan MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Namun di tengah proses penajaman sasaran tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok yang benar-benar membutuhkan tetap menjadi prioritas utama. Program ini lahir untuk membantu kelompok rentan, bukan untuk mensubsidi mereka yang sebenarnya telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
Karena itu, jika anggaran harus difokuskan dan dilakukan prioritas, maka perhatian utama seharusnya diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak di daerah 3T, sekolah-sekolah masyarakat kurang mampu, serta santri pesantren yang tinggal di asrama selama 24 jam.
Sebaliknya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian manfaat kepada sekolah-sekolah elite di perkotaan dan sekolah swasta berbiaya tinggi yang mayoritas peserta didiknya berasal dari keluarga mampu. Dalam situasi keterbatasan anggaran, negara harus mendahulukan mereka yang paling membutuhkan.
Prinsip keadilan sosial bukan berarti semua memperoleh porsi yang sama, melainkan memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang kondisinya lebih lemah. Tidak tepat apabila anak-anak dari keluarga yang setiap hari mampu membeli makanan bergizi dengan mudah mendapatkan prioritas yang sama dengan santri di pesantren pedesaan atau siswa di daerah tertinggal yang akses gizinya masih terbatas.
Jutaan santri pesantren merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Banyak di antara mereka berasal dari keluarga sederhana yang memilih pesantren karena biaya yang terjangkau dan lingkungan pendidikan yang baik. Mereka tinggal di asrama, belajar, beribadah, dan menjalani aktivitas selama 24 jam dalam satu lingkungan yang terintegrasi.
Karena itu, pesantren justru menjadi salah satu lembaga yang paling siap mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Sistem pengasuhan yang terpusat membuat distribusi makanan lebih mudah diawasi, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran.
Pembenahan MBG seharusnya tidak hanya berbicara soal jumlah dapur atau besarnya anggaran, tetapi juga tentang keberpihakan. Negara harus hadir terlebih dahulu kepada mereka yang paling membutuhkan.
Jika harus memilih, maka prioritas harus diberikan kepada masyarakat kecil, daerah tertinggal, dan pesantren. Sebab keadilan anggaran bukanlah membagi secara sama rata kepada semua orang, melainkan memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan memperoleh perhatian lebih dahulu.
Dengan demikian, perbaikan MBG tidak hanya menghasilkan program yang lebih efisien, tetapi juga lebih adil dan lebih sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(AM-02)
