Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk – MataElang24.com, Sebuah kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang guru ngaji di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, telah memicu keprihatinan masyarakat setempat. Menurut informasi yang beredar, kasus ini berawal dari laporan beberapa keluarga korban yang mengaku bahwa anak-anak mereka mengalami pelecehan bahkan pemerkosaan oleh pelaku.
Namun, yang menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah dugaan bahwa pelaku tidak tersentuh oleh hukum, meskipun laporan resmi telah diajukan. Warga setempat merasa bingung dan kecewa karena proses hukum yang seolah-olah terhambat tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika bukti serta saksi telah disampaikan. Beberapa warga menduga adanya intervensi pihak tertentu yang membuat pelaku seolah kebal hukum dan sulit diproses secara adil.
Para tokoh masyarakat dan aktivis setempat menuntut transparansi dan keadilan dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap individu yang melanggar hukum mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan istimewa. Mereka juga menuntut pihak berwenang untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para orang tua korban agar mereka dapat menyampaikan laporan tanpa takut akan intimidasi. Diketahui kasus sudah berjalan selama 6 bulan tanpa ada kepastian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap kasus ini segera mendapat kejelasan dan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Masyarakat berharap bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus, agar hukum ditegakkan secara adil demi terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, pelecehan hingga pemerkosaan bagi generasi muda di desa tersebut.
Ahmad Mujib, Selaku Ketua DPD JWI Kabupaten Tangerang pun angkat bicara,”kami akan segera mengawal kasus ini, karena si pelaku pelecehan seksual, yakni oknum guru ngaji ini, di duga kebal hukum dan punya kelebihan khusus memutar balikan fakta, tentu ini akan menjadi perhatian publik, bagaimana pemerintahan kita, baik dari tingkat desa, sampai ke tingkat pusat bila diperlukan, mampu memberikan keadilan seadil-adilnya terhadap suara rakyat yang sedang terzalimi oleh oknum guru ngaji. (AM-02)
