Oleh: Dr. KH Ahmad Fahrur Rozi
Jakarta — MataElang24.com, Di tengah berbagai dinamika yang dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) saat ini, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pesantren adalah akar sekaligus sumber kehidupan organisasi ini. NU lahir dari rahim pesantren, dibesarkan oleh pesantren, dan hingga hari ini kekuatan moral serta sosial NU tetap bertumpu pada jaringan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Karena itu, ketika berbicara tentang masa depan NU, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan pesantren.
Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Ia adalah pusat kaderisasi ulama, tempat transmisi ilmu keislaman berlangsung dari generasi ke generasi, sekaligus ruang pembentukan karakter yang telah terbukti melahirkan banyak tokoh bangsa. Dalam sejarah Indonesia, pesantren berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan masyarakat, penguatan kehidupan beragama, hingga menjaga keutuhan bangsa.
Namun tantangan yang dihadapi pesantren saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola belajar generasi muda, tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, serta kebutuhan penguatan tata kelola kelembagaan menuntut pesantren untuk terus beradaptasi. Di sisi lain, banyak pesantren masih menghadapi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, maupun akses terhadap berbagai program pembangunan.
Dalam konteks inilah PBNU perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada pesantren. Sebagai organisasi yang lahir dari tradisi pesantren, NU memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pesantren tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan organisasi.
Perhatian tersebut tentu tidak cukup diwujudkan melalui retorika. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas para pengasuh dan guru pesantren, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kualitas manajemen kelembagaan, hingga penguatan ekonomi pesantren merupakan beberapa agenda penting yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Selain pembenahan internal, NU juga perlu memainkan peran strategis dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Negara perlu melihat pesantren sebagai mitra pembangunan yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa. Jutaan santri yang belajar di pesantren merupakan aset sumber daya manusia Indonesia yang harus mendapatkan dukungan optimal.
Karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan pesantren, peningkatan kualitas guru, beasiswa santri, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta pembangunan sarana dan prasarana perlu terus diperjuangkan. Kehadiran negara dalam mendukung pesantren bukanlah bentuk bantuan semata, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Undang-Undang Pesantren yang telah lahir beberapa tahun lalu merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun pekerjaan besar sesungguhnya terletak pada implementasi yang konsisten dan merata. Jangan sampai semangat keberpihakan terhadap pesantren berhenti pada tataran regulasi tanpa dampak nyata yang dirasakan oleh para santri, ustaz, dan kiai di lapangan.
Di sisi lain, pesantren juga harus terus melakukan pembenahan. Tradisi keilmuan yang kuat perlu berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap inovasi. Pesantren harus mampu menjaga identitasnya sebagai pusat pendidikan Islam yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus mampu menjawab tantangan zaman.
NU dan pesantren adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Jika pesantren kuat, NU akan tetap menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang kokoh. Sebaliknya, jika pesantren melemah, maka salah satu fondasi utama NU juga akan ikut tergerus.
Karena itu, memperkuat pesantren sesungguhnya bukan hanya agenda pendidikan, melainkan agenda peradaban. Dari pesantren lahir generasi yang diharapkan mampu menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.
Masa depan NU pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pesantrennya. Dan masa depan pesantren akan sangat ditentukan oleh kesungguhan semua pihak—NU, pemerintah, dan masyarakat—untuk memberikan perhatian yang layak kepada lembaga yang telah menjadi pilar penting perjalanan bangsa ini.
Red.
